Tilang Elektronik di Sumut Ternyata Belum Bisa Berlaku 1 April, Ini Penjelasan Polda Sumatera Utara

Ternyata penersapa sistem tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) di Sumut belum diberlakukan pada 1 April 2021.

Seperti yang disampaikan Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi bahwa Provinsi Sumut akan melaksanakan e-tilang pada April 2021.

“Saat ini Sumut belum melaksanakan e-tilang. Sumut masuk tahap II untuk penerapan ETLE ini dan akan dilaksanakan mulai April 2021,” katanya pada 24 Maret 2021 lalu.

Namun, pihak kepolisian menyebutkan bahwa penerapan e-tilang itu bukan dimulai pada 1 April, meskipun ditargetkan bisa dimulai di Bulan April dengan waktu yang belum dipastikan.

“Bukan (berlaku 1 April), tapi bulan April belum tahu pertengahan bulan atau apa. Pokoknya direncanakan April di Sumatera Utara, tapi dipastikan April. Mudah-mudahan di pertengahan bisa,” beber Kasubdit Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan kepada tribunmedan.com, Rabu (31/3/2021).

Ia menerangkan bahwa pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan masih melakukan persiapan.

Kata MP Nainggolan, penerapan e-tilang bukanlah pekerjaan yang mudah. Karena perlu perincian pekerjaan yang mendetail.

“Masih sedang mengurus persiapan, yang pasti April, belum besok, banyak persiapan. Karena itu harus kerja sama dengan Dishub juga itu peralatannya, kameranya, banyak persiapannya. Tidak segampang itu, perangkat lunaknya, yang mengantar suratnya bagaimana, siapa yang mengantar kalau ada tindakan begitu,” tuturnya.

Tilang elektronik ini menargetkan 10 pelanggaran yakni melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan, tidak mengenakan sabuk keselamatan, dan mengemudi sambil mengoperasikan ponsel.

Selanjutnya melanggar batas kecepatan, menggunakan pelat nomor palsu, berkendara melawan arus, menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, berboncengan lebih dari dua orang, dan tidak menyalakan lampu saat siang hari bagi sepeda motor.

Berikut daftar pelanggaran yang dapat direkam tilang elektronik beserta sanksi yang perlu dibayar:

Melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan, pelanggar dapat diganjar dengan kurungan penjara selama dua bulan dan denda Rp 500 ribu, sesuai Pasal 287 ayat 1.

Pengendara sepeda motor tidak pakai helm, berdasar pasal 106 ayat 8, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang wajib pakai pelindung kepala berupa helm sesuai standar nasional Indonesia (SNI).

Jika melanggar, dapat dikenakan sanksi kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp 250 ribu sesuai pasal 290.

Dalam keadaan berkendara, jika memainkan smartphone, pada Pasal 283 UU Nomor 22 Tahun 2009 dikatakan bahwa pengendara yang memainkan gawai saat mengendara akan dipidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda Rp 750 ribu.

Karena bermain smartphone dapat mempengaruhi konsentrasi pengendara, dan dapat membahayakan pengendara lainnya.

Kemudian, jika menggunakan pelat nomor kendaraan palsu, tilang elektronik pun bisa deteksi kendaraan tersebut.

Pasal 280 menyebutkan bahwa kendaraan bermotor yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), sesuai aturan Polri dapat dipidana kurungan paling lama 2 bulan atau membayar denda paling banyak Rp 500 ribu.

Setelah itu, pengendara mobil tidak pakai sabuk pengaman akan diganjar hukuman 1 bulan penjara ataupun membayar denda maksimal Rp 250 ribu. Ketentuan ini sesuai Pasal 289.

Selanjutnya, pengendara yang melawan arus jalan dan terekam akan dikenakan denda sebesar Rp 500 ribu atau mendapat hukuman kurungan paling lama 2 bulan

Pelanggar yang menerima surat konfirmasi wajib melakukan klarifikasi. Bisa dilakukan dengan dua cara, yakni mendatangi kantor langsung atau online.

Jangan abai jika mendapat surat konfirmasi tilang elektronik. Karena jika tidak diproses secara otomatis STNK akan diblokir.

sumber : https://medan.tribunnews.com/2021/03/31/tilang-elektronik-di-sumut-ternyata-belum-bisa-berlaku-1-april-ini-penjelasan-polda-sumatera-utara

You may also like...

Popular Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *