Prosedur Tilang Elektronik dan Tata Cara Persidangannya

Kapolri Jenderal Sigit Listyo Prabowo menyampaikan program uji coba electronic traffic law enforcement (ETLE) dan akan meniadakan tilang lalu lintas secara konvensional saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR, beberapa waktu lalu. Peran Polantas nantinya di jalan hanya fokus mengatur lalu lintas. Sementara proses penilangan bagi pengendara yang melanggar dilakukan secara otomatis melalui electronic traffic law enforcement (ETLE).

“Yang kami hindari adalah interaksi anggota dengan masyarakat yang menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan,” ujar Sigit Listyo di depan sejumlah anggota Komisi III, Rabu (20/1/2021)pekan lalu.

Cara kerja sistem ETLE ini yakni merekam pelangggar lalu lintas dengan sejumlah kamera beresolusi tinggi yang tersebar, khususnya di sepanjang jalan protokol. Lalu, bukti foto tersebut tersimpan sebagai bukti pelanggaran. Selanjutnya, sistem ETLE bakal mengirimkan surat tilang ke alamat pelanggar berdasarkan data sesuai plat nomor kendaraan pelanggar. Di DKI Jakarta, sistem tilang elektronik ini sudah berlaku. Hanya saja pelaksananaanya dinilai belum optimal.

Lantas, bagaimana mekanisme tilang elektronik dan proses persidangannya bagi pelanggar lalu lintas?

Tilang secara elektronik sebenarnya sudah diatur UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ). Dalam Pasal 272 ayat (1) UU LLAJ menyebutkan, “Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik”. Ayat (2)-nya menyebutkan, “Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.”

Secara teknis, prosedurnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Prosedur penyampaian surat tilang diatur Pasal 28 ayat (1-4) PP 80/2012. Penindakan Pelanggaran LLAJ atas hasil rekaman peralatan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, Petugas Kepolisian atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menerbitkan Surat Tilang.

Surat Tilang harus dilampiri dengan bukti rekaman alat penegakan hukum elektronik dan disampaikan kepada pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan. Dalam hal pelanggar tidak dapat memenuhi panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan, pelanggar dapat menitipkan uang denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Mengingat proses tilang elektronik ini juga melibatkan pengadilan, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Dalam Perma ini diatur pula mekanisme acara persidangan penindakan tilang secara elektronik oleh kepolisian.

Pasal 1 angka 2 Perma 12/2016 disebutkan “Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi”. Beleid ini, pengadilan menyelenggarakan sidang perkara pelanggaran lalu lintas paling sedikit satu kali dalam satu pekan. Perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus pengadilan dapat digelar tanpa kehadiran pelanggar.

Tiga tahapan sidang tilang

Perma ini mengatur tiga tahapan. Pertama, tahapan prapersidangan. Dalam tahap ini diatur mekanisme soal prosedur berkas. Pengadilan menerima berkas perkara yang disertai surat pengantar; daftar perkara pelanggaran lalu lintas berupa dokumen cetak dan dokumen elektronik dari Penyidik paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan persidangan.

Kemudian, surat pengantar dan daftar perkara pelanggaran lalu lintas mencakup paling sedikit daftar pelanggar, jenis pelanggaran, barang bukti, waktu dan tempat penindakan pelanggaran. Kemudian catatan khusus mengenai pelanggar, dan nama serta kesatuan penyidik yang melakukan penindakan pelanggaran. Selanjutnya, petugas/pegawai pengadilan melakukan verifikasi data.

Soal penunjukan hakim, dimulai oleh Panitera Muda Pidana melalui Panitera menyampaikan formulir penetapan hakim kepada Ketua Pengadilan paling lama 2 hari sebelum pelaksanaan sidang baik secara manual maupun elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pengadilan.

Panitera Muda Pidana menyampaikan formulir penunjukan Panitera Pengganti kepada Panitera pada hari yang sama baik secara manual maupun elektronik melalui SIPP. Selanjutnya, Panitera Muda Pidana menyerahkan berkas pelanggaran lalu lintas kepada Panitera Pengganti untuk dikeluarkan penetapan/putusan denda oleh Hakim.

Kedua, tahapan persidangan. Dalam tahapan ini, hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus perkara tanpa hadirnya pelanggar. Kemudian, hakim mengeluarkan penetapan/putusan berisi besaran denda yang diucapkan pada hari sidang yang ditentukan pada pukul 08.00 waktu setempat. Penetapan/putusan denda diumumkan melalui laman resmi dan papan pengumuman pengadilan pada hari itu juga. Sementara bagi yang keberatan dengan penetapan/putusan perampasan kemerdekaan dapat mengajukan perlawanan pada hari itu juga.

Ketiga, tahapan setelah persidangan. Pelaksanaan putusan dalam perkara pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh jaksa. Teknisnya, pelanggar membayar denda secara tunai atau elektronik ke rekening Kejaksaan. Pelanggar mengambil barang bukti (STNK dan sebagainya) kepada Jaksa selaku eksekutor di kantor Kejaksaan dengan menunjukkan bukti pembayaran denda. Panitera Pengganti memasukkan data pelanggaran yang telah diputus hakim ke dalam SIPP dan setelah itu menyerahkan berkas kepada Petugas Register.

Data pelanggaran yang telah diputus sedikitnya memuat nama pelanggar, pasal pelanggaran, tanggal putusan, besaran denda yang dijatuhkan, barang bukti, biaya perkara, catatan pelanggaran, dan status kehadiran pelanggar. Petugas mengunggah data pelanggaran ke laman resmi Pengadilan pada hari yang sama dengan persidangan. Panitera menyerahkan berkas pelanggaran yang telah diputus kepada Jaksa pada hari yang sama dengan persidangan. Terakhir, Panitera menyusun laporan rekapitulasi hasil sidang secara berkala yang ditandatangani oleh ketua pengadilan untuk kemudian diunggah pada laman resmi pengadilan.

sumber : https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6017cdcf7a0b6/prosedur-tilang-elektronik-dan-tata-cara-persidangannya?page=2

You may also like...

Popular Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *