Tilang Elektronik Berlaku di Surabaya mulai 2020, 20 CCTV Disebar

Kota Surabaya, Jawa Timur, bakal menerapkan sistem tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (E-TLE) bagi pelanggar aturan lalu lintas pada Januari 2020.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sudah menandatangani kesepakatan dengan Kepolisian Daerah Jawa Timur, Polrestabes Surabaya, Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Kejaksaan Negeri Surabaya, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Pengadilan Negeri Surabaya untuk menerapkan tilang yang memanfaatkan kamera pemantau itu.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, pada tahap awal ada 20 kamera pemantau yang bakal disebar untuk merekam pelanggar lalu lintas.

Penerapan E-TLE, kata Risma, bertujuan untuk menghindari kecelakaan lalu lintas.

Selama ini, Risma menyebut ada banyak pengendara yang melawan arus, bahkan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan.

Nantinya, E-TLE akan merekam secara otomatis pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara, seperti tidak menggunakan sabuk keselamatan, tidak menggunakan helm, berkendara sambil menggunakan ponsel, pelanggaran marka jalan, menerobos lampu merah, hingga pelanggaran batas kecepatan.

Bahkan, lanjut Risma, sistem ini juga mampu merekam wajah pengemudi di dalam mobil.

“CCTV ini juga mampu merekam wajah pengendara dengan kecepatan 80 kilometer per jam. Tapi tak hanya pengemudi warga Surabaya, warga luar kota pun bisa tertangkap kamera CCTV tersebut jika nantinya melanggar. Karena itu kita juga kerja sama dengan Polda Jatim,” kata Risma, di Balai Kota Surabaya, Jumat (27/12/2019).

Sistem tersebut juga diharapkan mampu mengantisipasi berbagai bentuk tindakan kriminal, seperti penodongan, penjambretan, penculikan anak, hingga aksi teroris.

“Karena itu sistem ini juga terkoneksi dengan data kependudukan,” imbuh dia

Sementara itu, Dirlantas Polda Jatim, Kombes Budi Indra Dermawan menyampaikan, begitu pengendara melanggar, maka kamera akan merekam nomor polisi kendaraan.

Setelah itu, polisi akan mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pelanggar sesuai dengan alamat di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Pada surat konfirmasi tersebut, terdapat pelanggaran yang terjadi dan juga kode barcode yang bisa diakses melalui website www.etle.jatim.polri.go.id.

“Setelah surat konfirmasi diterima oleh pelanggar, maka mereka bisa konfirmasi itu dengan mendatangi Mall pelayanan Publik Siola atau Polres Pelabuhan Tanjung Perak (Pos Gakkum),” kata Budi.

Selanjutnya, petugas akan menginput data dan menerbitkan surat tilang.

Kemudian, pelanggar bisa membayar denda langsung ke Bank BRI melalui transfer, m-banking ataupun setoran tunai. Menurut Budi, jika pelanggar menerima kesalahan, bisa langsung membayar lewat kode pembayaran Briva (BRI) yang diberikan.

Jika pelanggar keberatan, bisa mengkonfirmasi ke nomor yang tertera dalam surat, untuk selanjutnya mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya.

“Kalau pelanggar itu berasal dari luar daerah, misal Banyuwangi, mereka masuk ke Surabaya, nanti kita kirimnya ke (alamat nopol) Banyuwangi konfirmasinya ke Polres Banyuwangi,” kata Budi.

“Jika pelanggar menerima (kesalahannya), bisa melakukan pembayaran langsung dari sana. Namun, jika mereka tidak menerima, maka bisa mengikuti sidang di sini (Surabaya),” tutur dia.

Bagi pelanggar yang terlambat konfirmasi selama 10 hari atau sudah melakukan konfirmasi tapi belum membayar selama 15 hari, STNK otomatis diblokir melalui ERI (Electronic Registration and Identification).

Untuk membuka blokir STNK tersebut, pelanggar diharuskan mendatangi Posko Gakkum (Penegakan Hukum) di Mall Pelayanan Publik Siola dan Polres pelabuhan Tanjung Perak untuk melanjutkan proses e-Tilang. Kemudian, pelanggar akan diarahkan untuk membayar denda tilang.

sumber : https://regional.kompas.com/read/2019/12/27/19395501/tilang-elektronik-berlaku-di-surabaya-mulai-2020-20-cctv-disebar?page=all

You may also like...

Popular Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *