Menjawab Keresahan Masyarakat Melalui Konsep Polri Presisi

Berbicara tentang upaya penegakan hukum, tentu tak luput dari peran sentral kepolisian. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu Institusi penegak hukum Negara yang bertugas untuk menegakkan hukum demi terwujudnya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini tercantum dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian. Tak lama lagi Polri akan memperingati hari kelahirannya sebagai salah satu institusi penegak hukum, tepatnya pada tanggal 1 Juli mendatang. Ini merupakan suatu momen untuk merefleksikan 75 tahun kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat. 75 tahun semenjak Polri berdiri tentunya sudah mengalami banyak sekali dinamika baik di internal maupun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Tercatat hingga hari ini 26 kali sudah Polri melakukan regenerasi kepemimpinan semenjak berdiri pada 1 Juli 1946 . Teranyar posisi orang nomor 1 di tubuh Polri ditempati oleh Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo yang merupakan Kapolri ke-26. Di bawah kepemimpinan Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Polri mengusung tema dengan konsep “POLRI PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan)” Jenderal (Pol) Listyo Sigit nampaknya optimis bahwa pendekatan ini bisa membuat pelayanan lebih terintegrasi, modern, mudah, dan cepat ke depannya. Konsep “Presisi” Polri dengan penekanan pada upaya kepolisian yang prediktif harapannya dapat menjawab keresahan masyarakat dengan melakukan penindakan terhadap pelbagai kemungkinan aksi kriminal dan pelbagai bentuk-bentuk pelanggaran hukum. Sehingga dapat memberi rasa aman pada masyarakat serta menciptakan keteraturan sosial di tengah masyarakat. Semenjak pelantikan Kapolri Sigit, tercatat sudah 100 hari lebih ia menjabat sebagai Kapolri, lalu apa saja prestasi atau hal signifikan yang telah terjadi di tubuh Polri dalam memberikan pelayanan dan juga penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat? Pada pertengahan bulan April 2021, di bilang lalu lintas Kapolri meluncurkan layanan perpanjangan SIM online yang diberi nama aplikasi “SINAR” atau SIM Presisi Nasional.
Kini melalui aplikasi SINAR masyarakat dapat melakukan perpanjangan SIM secara online lewat gawainya. Peluncuran aplikasi SINAR ini merupakan suatu langkah maju di zaman yang serba digital ini, selain mengurangi interaksi langsung yang dapat menimbulkan potensi penularan covid-19, juga dapat meminimalisir praktik-praktik pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Terlihat ada komitmen dan langkah maju dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Kemudian penegakkan hukum berbasis elektronik di bidang lalu lintas dengan melalukan modernisasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Sudah menjadi rahasia umum bahwa tak sedikit dari para pengendara yang terjaring razia oleh polisi lalu lintas yang kerap melakukan praktik-praktik suap agar lolos dari sanksi tilang. Di sini kita melihat urgensi dari sistem ETLE, bahwa perlu modernisasi dalam penerapan penertiban lalu lintas demi menghilangkan atau meminimalisir praktik suap dari oknum masyarakat yang tidak patuh terhadap lalu lintas dan juga oknum kepolisian yang bermain-main dengan upaya tilang di jalanan pada saat melaksanakan tugas. Kemudian hal yang patut untuk di apresiasi dari Polri di bawah kepemimpinan Jenderal (Pol) Listyo Sigit adalah upaya restorative justice, melalui surat edaran nomor SE/2/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 di mana Kapolri meminta kepada seluruh penyidik Polri untuk lebih mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dalam melakukan penanganan perkara yang menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), kecuali kasus-kasus yang berpotensi memecah belah seperti, SARA, radikalisme, dan separatisme. Sejalan dengan program restorative justice Polri juga telah membentuk Virtual police. Melihat kondisi kita dalam bernegara hari ini dimana sangat mudah sekali untuk menemukan pelbagai macam kritik yang mengarah kepada bentuk penghinaan terhadap pemerintah, kemudian juga berbagai ujaran kebencian yang didasarkan kepada perbedaan SARA. Mengindikasikan secara implisit bahwa masyarakat Indonesia masih belum dewasa dalam berdemokrasi. Sehubungan dengan kondisi di atas maka virtual police adalah suatu keniscayaan demi membendung dan menindak para oknum yang menginginkan terjadinya perpecahan dan kegaduhan di dunia maya. Momen peringatan ulang tahun Polri ke 75 tahun yang akan kita peringati pada tanggal 1 Juli mendatang, kiranya dapat menjadi ajang refleksi bagi kita sebagai masyarakat Indonesia maupun bagi Polri sendiri sebagai institusi penegak hukum. Selain melakukan penindakan secara hukum, Polri juga perlu melakukan sosialisasi dan juga upaya-upaya yang berfokus kepada pencegahan atau tindakan preventif sebagai upaya dalam meminimalisir terjadinya suatu tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Sebab memaksimalkan penindakan atas pelanggaran hukum yang berfokus di bagian hilir saja tidak akan menyelesaikan sengkarut persoalan kamtibmas di negeri ini. Perlu dibarengi dengan penindakan di hulu, disertai dengan upaya sosialisasi dan upaya preventif lainnya yang dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) demi menekan angka kriminalitas dan segala bentuk hal yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Sehingga masyarakat dapat hidup dengan aman, tenteram, tertib, serta berdemokrasi dengan baik.
Mari tetap dukung Kepolisian Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat dengan patuh terhadap Undang-undang.
Sumber : https://kumparan.com/juan-ambarita/menjawab-keresahan-masyarakat-melalui-konsep-polri-presisi-1vzUTkK5nrV/full

You may also like...

Popular Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *