Warga Belum Tahu Tilang Elektronik Polda NTT Pasang 12 CCTV di Kota Kupang

Polda Nusa Tenggara Timur ( Polda NTT) mulai memberlakukan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement ( ETLE). Direktorat Lalu Lintas telah memasang 12 unit kamera pegintai atau Closed-Circuit Television ( CCTV) pada empat lokasi di Kota Kupang.

Empat lokasi dimaksud, yaitu Bundaran Kantor Gubernur NTT (persimpangan jalan El Tari, jalan WJ Lalamentik dan jalan Frans Seda), Perempatan Polda NTT (persimpangan jalan Herewila, jalan Soeharto, jalan Alfons Nisnoni dan jalan Jenderal Sudirman), Perempatan Palapa (persimpangan jalan Palapa dan jalan Herewila dan Persimpangan Toko Hero, Kelurahan Naikoten 1 (persimpangan jalan El Tari dan jalan Soeharto).

Direktur Lalu Lintas Polda NTT, Kombes Pol Iroth Laurens Recky, SIK mengatakan, pihaknya akan menerapkan sistem tilang elektronik dalam waktu dekat. Saat ini sedang dilakukan uji coba.

Menurut Kombes Iroth sistem ELTE merupakan bagian dari peningkatan sistem kinerja penegakan hukum sesuai dengan program presisi sebagai program prioritas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Kita akan segera terapkan sistem tilang elektronik di NTT dalam waktu dekat,” katanya di Kupang, Senin (24/5/2021).

Ia mengatakan, penerapan tilang elektronik dimulai dari Kota Kupang, selanjutnya diterapkan di seluruh wilayah hukum polres jajaran Polda NTT.

Kepala Unit Penindakan Hukum Ditlantas Polda NTT, AKP Agus Kuswanto menambahkan, pemasangan 12 unit kemera sejak 11 Mei 2021. CCTV untuk menindak pelanggar lalu lintas yang terekam kamera.

Agus mengatakan, mekanisme penindakan akan mengacu pada data plat nomor kendaraan yang melakukan pelanggaran. Data tersebut terkoneksi langsung dengan data Samsat.

Apabila ditemukan adanya pelanggaran, lanjut Agus, maka pihak Ditlantas Polda NTT akan memberikan surat rekomendasi kepada pelanggar. Surat konfirmasi berlaku tiga hari sejak diberikan.

Setelah pelanggar mendapatkan surat tilang maka harus membayar BRIVA di bank dan mengirimkan atau menunjukkan foto kode pembayaran BRIVA kepada petugas ELTE di pusat data. Namun jika surat tilang tidak ditindaklanjuti dengan pembayaran BRIVA sampai dengan batas waktu 8 hari maka kendaraan tersebut akan diblokir di Samsat.

Agus menjelaskan, penerapan tilang elektronik untuk meminimalisir interaksi antara petugas dan pelanggar lalu lintas.

“Kita tidak ada interaksi dengan pelanggar lalu lintas. Ini juga untuk menghindari main mata antara petugas dan pelanggar lalu lintas,” tandas Agus.

Ia mengatakan, Pusat Tilang Elektronik Polda NTT telah membuka hotline sebagai pusat informasi penindakan tilang elektronik. Launching sistem tilang elektronik akan dilaksanakan pada 9 Juni 2021 mendatang.

Saat ini penerapan tilang elektronik oleh Ditlantas Polda NTT masih dalam tahap percobaan. Selain terkoneksi dengan data Samsat, kamera ELTE juga terkoneksi dengan Dinas Perhubungan NTT dan Kota Kupang.

Terpisah, Kasat Lantas Polres Timor Tengah Selatan (TTS), Iptu Kaharudin mengatakan, Polres TTS telah memberlakukan tilang elektronik sejak awal tahun 2021. Pembayaran denda tilang sudah menggunakan aplikasi BRIVA bekerja sama dengan BRI.

“Kita sudah sejak awal tahun sudah menerapkan tilang elektronik. Semua pembayaran lewat aplikasi Briva,” kata Kaharudin ketika dikonfirmasi via telepon, Sabtu (22/5).

Meski demikian, Kaharudin mengaku belum memasang CCTV di Kota SoE.

Menurutnya, anggaran pemasangan CCTV bersumber dari Korlantas Mabes Polri. Nantinya akan ada pengajuan usulan melalui Ditlantas Polda NTT.

Menurut Kaharudin, saat ini Polres TTS sedang mengkaji beberapa lokasi yang nantinya akan dipasang CCTV.

Polres Manggarai Barat siap menerapkan tilang elektronik. Satlantas Polres Mabar telah menyiapkan ruangan khusus dan sejumlah perangkat komputer dan elektronik untuk mengontrol pelaksanaan tilang elektronik.

“Masih menunggu kebijakan dan kerja sama mengenai pengadaan CCTV,” kata
Kapolres Mabar AKBP Bambang Hari Wibowo melalui KBO Satlantas IPDA Anggraeni Angelia Isabela melalui pesan WhatsApp (WA).

Ia menyebut 2 unit komputer dan 1 televisi telah disiapkan untuk penerapan tilang elektronik. Sebanyak 2 personel akan bertugas mengawasi dan mengontrol masing-masing perangkat komputer.

Anggraeni mengatakan, pihaknya masih berkoordinasi dengan Pemda Mabar terkait lokasi pemasangan CCTV.

“Pastinya di titik vital tempat yang terlihat, melihat jumlah CCTV yang didistribusikan berapa,” ujarnya.

Kapolres Sumba Timur, AKBP Handrio Wicaksono, SIK mengatakan, saat ini belum menerapkan tilang elektronik. Ia mengimbau masyarakat tetap mematuhi peraturan lalu lintas..

Sikap Pengguna Jalan

Pemberlakuan tilang elektronik mendapat respon positif dari pengguna jalan. Warga Kelurahan Kolhua Kecamatan Maulafa Kota Kupang, Mutiara Malehere mengapresiasi penerapan tilang elektronik.

Menurutnya, penerapan tilang elektronik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat berlalu lintas. Selama ini banyak warga yang mengikuti peraturan hanya karena takut terhadap petugas.

Hal senada disampaikan warga Penfui Timur, Kalix Taus. Kalix mengaku mendukung penerapan tilang elektronik oleh kepolisian. Ia berharap, CCTV ditambah dan dipasang pada lokasi strategis.

Pengemudi mobil, Hardy Utomo mengaku sangat mendukung penerapan tilang elektroniki. Ia menilai, ketertiban berlalulintas di kota Kupang sendiri masih sangat rendah.

“Kita di Kupang ini lampu merah juga terobos saja. Jalan juga tidak pakai helm. Sekarang ini katanya tidak belok kiri lagi, tapi kalau kita lihat masih banyak yang main belok saja,” ujar Hardy, Senin (24/5). Hardy meminta polisi meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat.

Pengendara sepeda motor, Angga mengaku baru mengetahui penerapan tilang elektronik. Mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Kota Kupang ini meminta polisi meningkatkan sosialisasi. “Harus disosialisasi karena banyak masyarakat yang belum tahu,” ujarnya.

Jefri Tafuli (34) mengaku belum mengetahui tilang elektronik. Meski demikian, menurut pegawai salah satu BUMN itu, penerapan tilang elektronik akan banyak membantu aparat kepolisian dalam penegakan aturan lalu lintas.

“Daripada kejar kejaran dengan pelanggar, lebih baik dengan cara ini,” ujarnya.

Menurut Jefri, dengan tilang elektronik maka akan meningkatkan kesadaran masyarakat tertib berlalulintas. “Mungkin masyarakat akan sadar pelan-pelan, meskipun awalnya karena takut.” Ia juga mengeluhkan banyaknya marka jalan yang sudah pudar sehingga tidak terlihat.

Hal senada disampaikan Resty (22), pengguna jalan lainnya. “Polisi harus memastikan juga marka supaya lebih terang dan bisa dilihat dengan mudah oleh kita masyarakat yang menggunakan jalan,” ujar mahasiswa semester VII salah satu kampus negeri ini.

Resty mengaku sudah mendapat informasi tentang tilang elektronik. “Masyarakat pasti dukung kalau yang dibuat ini untuk kepentingan umum. Yang baik dan untuk kemajuan bersama kita pasti dukung,” katanya.

Sementara itu, pantauan Pos Kupang di empat lokasi pemasangan CCTV, pengguna jalan belum menyadari bahwa telah dipasang kamera pengintai. Ada pengendara sepeda motor tidak memakai helm.

Lokasi CCTV

* Bundaran Kantor Gubernur NTT
Persimpangan jalan El Tari, jalan WJ Lalamentik dan jalan Frans Seda.

* Perempatan Polda NTT
Persimpangan jalan Herewila, jalan Soeharto, jalan Alfons Nisnoni dan jalan Jenderal Sudirman.

* Perempatan Palapa
Persimpangan jalan Palapa dan jalan Herewila

* Persimpangan Hero, Kelurahan Naikoeten 1
Persimpangan jalan El Tari dan jalan Soeharto.

Jenis Pelanggaran

1. Menggunakan gawai (telepon selular).
Larangan menggunakan ponsel saat berkendara telah diatur dalam Pasal 283 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Pelanggar bisa dipidana kurungan penjara selama 3 bulan atau denda Rp 750 ribu.

2. Tidak mengenakan sabuk pengaman.
Pelanggar bisa dikenai hukuman penjara selama satu bulan atau denda Rp 250 ribu.

3. Melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan.
Pelanggar akan dikenakan Pasal 287 ayat 1 dengan sanksi kurunga npenjara hingga 2 bulan atau denda maksimal Rp 500 ribu.

4. Tidak memakai helm.
Pelanggaran ini tertera dalam Pasal 106 ayat 8 UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ bahwa setiap pengemudi dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Pelanggar bisa dikenai hukuman penjara paling lama satu bulan atau denda Rp 250 ribu.

5. Memakai plat nomor palsu.
Sesuai dengan Pasal 280, pelanggar bisa dipidana penjara paling lama 2 bulan atau denda maksimal Rp 500 ribu.

Tahap Penilangan

– Perangkat secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas yang dimonitor dan mengirimkan media barang bukti pelanggaran ke Back Office di RTMC Polda NTT.

– Petugas mengidentifikasi data kendaraan menggunakan Electronic Registration & Identification (ERI) sebagai sumber data kendaraan.

– Petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pemilik kendaraan. Surat itu akan dikirim selambat-lambatnya tiga hari setelah pelanggaran dilakukan.

– Pemilik kendaraan melakukan konfirmasi via situs https://etle-pmj.info/id atau datang langsung ke kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum.

– Petugas menerbitkan tilang dengan metode pembayaran via BRIVA untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakan hukum.

– Apabila pengendara tidak membayar denda dalam kurun waktu 15 hari, maka STNK akan diblokir.

Sumber : https://kupang.tribunnews.com/2021/05/25/warga-belum-tahu-tilang-elektronik-polda-ntt-pasang-12-cctv-di-kota-kupang

You may also like...

Popular Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *