Tilang Elektronik dan Menghilangnya Budaya Suap Menyuap

Teknologi akan terus berkembang, dan merembet ke berbagai bidang kehidupan. Manusia masa kini bisa melakukan telepati dengan sesamanya asal dihubungkan dengan satu alat (telefon) dan koneksi internet yang stabil. Kini, belanja atau pesan makanan pun tidak perlu repot-repot, bagi kaum rebahan hanya tinggal membuka ponsel dan barang yang dipesan akan diantar ke rumah.

Tidak hanya lingkungan sosial dan ekonomi, imbas perkembangan teknologi juga merembet ke dalam penegakkan hukum, beberapa waktu lalu muncul yang disebut sebagi polisi virtual, kemudian saat ini sistem tilang elektronik mulai diberlakukan secara nasional.

Korps Lalu Lintas Polri resmi meluncurkan sistem tilang elektonik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) tahap I secara nasional.

Total ada 12 Kepolisian Daerah yang akan menggunakan sistem tilang elektronik ini.
Peluncuran ETLE dibuka oleh Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Istiono.

“Hamdalah saya berikan apresiasi yang sangat luar biasa pada Karkolantas dan seluruh Ditlantas yang hari ini mengundang kami semua untuk launching terkait program ETLE yang tadinya parsial, kami besarkan menjadi nasional”. Ucap Kapolri dikutip dari tempo.co

Sebelum berlaku secara nasional, tilang elektronik sudah berlaku di beberapa daerah di Indonesia seperti di Jakarta, ke depannya tilang elektonik ini diharapkan bisa berlaku secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Cara kerja dari tilang elektronik ini menggunakan kamera yang dipasang di jalan-jalan protokol, pemasangan kamera tersebut bertujuan untuk menindak pelanggar lalu lintas. Kamera tilang dengan mata elangnya kemudian secara otomatis akan menangkap pelanggar lalu lintas dan mengirimkan buktinya ke petugas.

Kemudian petugas melakukan identifikasi data kendaraan si pelanggar, setelah data berhasil dikonfirmasi oleh sistem, surat tilang akan dikirm ke alamat pengendara yang melanggar.

Surat tersebut akan dikirm selambat-lambatnya tiga hari setelah pelanggaran dilakukan. Kemudian pelanggar akan diberikan waktu sekitar 8 hari untuk mengonfirmasi melalui website.

Pelanggar kemudian diwajibkan membayar denda atas pelanggaran lalu lintas yang dia langgar, apabia tidak membayar dalam kurun waktu 15 hari, maka pajak STNK akan diblokir. Adanya tilang elektronik menurut penulis merupakan satu kemajuan dalam penegakkan hukum lalu lintas di Indonesia.

Penggunaan tilang elektronik ini akan menghilangkan praktik yang sudah mendarah daging, mungkin juga sudah menjadi budaya, mulai dari kelas teri hingga kelas kakap yaitu suap menyuap. Bukan rahasia lagi, tilang yang dilakukan secara konvensional seringkali berujung pada aksi damai.

Petugas dan pelanggar biasanya terlibat cekcok dan berujung pada yang namanya “damai” yaitu dengan jalan suap menyuap. Biasanya petugas berdalih daripada ribet sidang mending damai di tempat, dan pelanggar yang biasanya tidak mau serba ribet dengan berbagai alasan seringkali memilih jalan ini.

Meskipun bukan kasus suap menyuap kelas kakap, tetap saja ini tidak bisa dibenarkan. Pelanggar telah menggadaikan moral dan etikanya dengan secarik kertas berwarna merah atau biru, pun begitu petugas telah mengorbankan integritasnya baik itu secara pribadi maupun kesatuan yang membawahinya.

Budaya tersebut sudah menjadi rahasia umum, dan disadari atau tidak itu mencoreng instansi kepolisian sendiri. Stigma bahwa hukum bisa dibeli ya benar saja terjadi, tetapi kebiasaan ini akan hilang jika kedua belah pihak memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Alasan praktik itu masih ada, ya mungkin pikirnya ini masalah kecil, gak apa-apa, gak sebesar suap kasus benur atau penyelewengan bansos, jadi gak masalah mungkin begitu. Yang jelas pembenaran tesebut bukan dinilai dari besar atau tidaknya nilai suap, tapi dilihat dari sisi etika dan moral, jika etika mengatakan itu salah, ya sudah pasti salah.

Meskipun etika mengatakan salah, tetapi karena sudah menjadi rahasia umum hal tersebut sudah dianggap lumrah, dan tidak masalah. padahal ini keliru, jika kita melakukan sesuatu yang tidak sejalan dengan suara hati kita itu tidak akan mebuat bahagia, begitu kata bapak Socrates.

Dengan adanya tilang elektronik ini, praktik suap menyuap tersebut bisa ditekan secara radikal dan akan menyederhanakan birokrasi. Adanya tilang elektronik, kita tidak perlu datang jauh-jauh ke pengadilan atau kejaksaan setempat untuk bersidang, tidak perlu repot lagi mengantri atau menghafal plat nomor kendaraan, kita hanya tingga transfer sesuai dengan pelanggaran yang kita langgar.

Sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau terlampaui, begitu kiranya menurut penulis, adanya tilang elektronik mungkin bisa menyelesaikan dua persoalan sekaligus, yaitu suap menyuap dan efisiensi birokrasi. Semoga hal itu bisa dicapai, dan tilang elektronik ini bisa berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Sumber : https://www.kompasiana.com/daniram/605d56928ede481cbf72df52/tilang-elektronik-dan-menghilangnya-praktik-suap-menyuap

You may also like...

Popular Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *