Dilaporkan GKHN, MKKBN Ambil Tindakan

Polemik ihwal masyarakat International Society for Krishna Consciousness (ISKCON) nampaknya terus melebar.

Kali ini Gerakan Kearifan Hindu se-Nusantara (GKHN), melaporkan Majelis Ketahanan Krama Bali Nusantara (MKKBN).

Berdasarkan rilis yang diterima Tribun Bali, dijelaskan bahwa GKHN didukung oleh perwakilan 66 organisasi kemasyarakatan (ormas) Hindu Bali, untuk mengadukan Ketua MKKBN, I Ketut Nurasa ke Pengadilan Tinggi Bali.

Ormas tersebut di antaranya, adalah Forum Koordinasi Hindu Bali, Forum Taksu Bali, Puskor Hindunesia, Pesraman Kayu Manis, Swastika Bali, Cakrawayu Bali, DPP APN, Warih Dalem Pemayun, Dharma Murti Jembrana, Sandi Murti, YJHN, Suka Duka Pande seluruh Bali, Pecalang Dukuh Sakti Bali, Brahmastra, Keris Bali, dan lain sebagainya. Pengaduan GKHN, adalah tentang sertifikasi advokat yang disandang I Ketut Nurasa.

Hal ini berkembang setalah MKKBN melayangkan surat resmi kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali, I Nyoman Adi Wiryatama, guna memohon klarifikasi dan audit dana APBD ataupun APBN yang dihibahkan ke Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bali dan Majelis Desa Adat (MDA) Bali.

Dengan Surat No.09/MKKBN/V/2021 itu, juga ditembuskan ke Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali, Kejaksaan Provinsi Bali, Sekda Provinsi Bali, Inspektorat Provinsi Bali, Biro Hukum Provinsi Bali sampai bupati dan walikota se-Bali hingga jajarannya.

Kala itu, MKKBN berharap ada transparansi dana yang diberikan kepada FKUB yang diambil dari dana rakyat tersebut.

Merespons hal itu, Nurasa menyebut pengaduan atas nama dirinya oleh GKHN terkait sertifikasi advokat yang disandangnya adalah tindakan salah alamat.

Sebab pelaporan ke Polda Bali, kata dia, telah dilakukan secara pribadi dan sebagai Ketua MKKBN/ bukan sebagai advokat/ tidak berdasarkan kuasa dari siapapun.

Ingin menyelesaikan permasalahan secara damai, karena semua adalah sama-sama semeton Bali yang beragama Hindu, khususnya mengenai perbedaan pendapat tentang sampradaya non dresta Hindu Bali di Bali.

“Karena saya bukan lawyer atau buka kuasa hukum dari laporan-laporan di Polda Bali. Tetapi silakan itu hak mereka. Saya sebagai warga Bali beragama Hindu yang ingin menyelesaikan masalah ini dengan damai,” ujarnya.”

“Ia sebagai pribadi yang kebetulan Ketua Perkumpulan MKKBN, ingin mengajak semua untuk saling musyawarah dalam mencapai perdamaian.”

“Namun MDA Bali menyatakan tidak mau menerima sampradaya, sehingga kemudian kami menyampaikan somasi kepada MDA Provinsi Bali dan PHDI Provinsi Bali, karena etikad baik kami tidak mendapatkan atensi.”

“Maka saya pribadi kebetulan sebagai Ketua MKKBN mengajukan laporan ke Polda Bali,” imbuhnya.

Namun ia mengatakan selalu ingin mengajak musyawarah untuk perdamaian sehingga Bali kembali shanti.

Intinya, ia berharap masalah sampradaya ini tidak diselesaikan dengan cara arogan. Dilakukan dengan kepala dingin dan musyawarah untuk menemukan mufakat.

Sehingga kasus ini tidak terus meluas, dan ditunggangi kepentingan-kepentingan pribadi atau golongan. Yang akhirnya malah merugikan masyarakat Bali.

Sumber : https://bali.tribunnews.com/2021/06/08/dilaporkan-gkhn-mkkbnambil-tindakan?page=2

You may also like...

Popular Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *