100 Hari Jabat Kapolri, 1.864 Kasus Diselesaikan Restorative Justice hingga Tilang Elektronik

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Foto: Ist)
JAKARTA – Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah melewati 100 hari kerja sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Beberapa capaian program kerja yang dipaparkan saat Fit and Proper Test di Komisi III DPR RI pun telah dapat diwujudkan.

Sigit dilantik sebagai Kapolri pada 29 Januari 2021. 100 hari kerjanya pun jatuh pada 8 Mei 2021 lalu. Setidaknya ada 16 program prioritas Kapolri yang dijadikan dasar pijakan seluruh personel dalam menjalankan tugasnya.
“100 hari Kapolri merupakan dasar apa yang dilakukan semua anggota polisi jadi dasar dalam bertindak laksanakan kegiatan sebagai fungsi masing-masing baik di tingkat Mabes Polri maupun di tingkat Polda, Polres dan Polsek,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam jumpa pers capaian 100 hari kerja Kapolri di Gedung Humas Polri, Jakarta Selatan, Senin (17/5/2021).

Seluruh capaian di bidang pelayanan masyarakat dan internal itu demi mewujudkan semangat perubahan Polri yang Presisi atau Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan.

Untuk mewujudkan 16 program prioritas Kapolri tersebut terbentuklah Posko Presisi yang mengawal dan memantau cita-cita semangat Presisi tersebut.

“Kegiatan ini adalah dari eksternal Polri yang lakukan penilaian, ditunjuk untuk awaki di Posko Presisi yang kemudian memberikan penilaian apa saja yang dilakukan kegiatannya kemudian mereka sendiri dari ekternal yang rumuskan sudah berapa pencapaiannya,” ujar Argo.

Adapun capaian yang dilakukan dalam 100 hari kerja Jenderal Sigit menjadi Kapolri di antaranya adalah, program perumahan bagi anggota kepolisian. Saat ini ada 10.000 perumahan yang rencananya bakal disiapkan bagi seluruh anggota. Meskipun diakui banyak kendala yang dihadapi namun target itu terus berjalan.

“Sudah ada 34 Polda yang sudah menggandeng Bank Pemerintah ada beberapa yang ditawarkan ke anggota 34 Polda ada sekitar 10 ribu rumah rencananya mau dilaunching 10.000 rumah, dimulai mudah-mudahan tahun kedepan bisa tambah lagi sehingga program perumahan Kapolri ini minimal kurangi kebutuhan personel Polri,” papar Argo.

Kemudian, di bidang kesehatan Polri menyediakan 1.542 ruang isolasi Covid-19. Lalu, 134 ruang ICU pada 52 Rumah Sakit Bhayangkara diseluruh indonesia. Dari bidang kesehatan juga sudah ada e-yankes untuk monitoring kesehatan anggota secara Real Time.

Dari sisi internal, terkait masalah karir anggota Polri saat ini sudah disusun metode penilaian kinerja dan ada kewenangan dari para Kasatker dalam hal ini. Apabila tidak terpenuhi syarat dan penilaian maka sistem tersebut tidak akan keluar di SDM Polri.

Dalam 100 hari kerja Kapolri juga tercatat ada 356 kegiatan sinergitas TNI-Polri dalam penanganan bencana alam dan karhutla di 34 Polda. Kemudian, 967 patroli gabungan TNI, Polri, Pemda dalam penegakan prokes di masa PPKM Mikro.

Di sisi meminimalisir komplain masyarakat, Polri telah meluncurkan aplikasi SIM di 12 Polda, aplikasi BPKB di 18 Polda, aplikasi STNK 12 Polda, aplikasi kecelakaan lalin dua Polda dan aplikasi penindakan pelanggaran di enam Polda. Kedepannya bakal dipertambah banyak aplikasi-aplikasi tersebut.

“Aplikasi SKCK online 34 Polda yang sudah melakukan dan ada kemarin aplikasi SINAR yang sudah dilaunching oleh Ditlantas itu jumlah pendaftar 12.456 ini kurun waktu 13 April – 16 Mei meningkat produksi SIM 9.141 dan, kemudian laporan BNPB 9.141 dan laporan BNPB sudah kami kirim ke kas negara. Perpanjangan SIM A atau SIM C untuk kurun waktu 13 -16 April SIM A ini 265.600.000 kirim ke kas negara SIM C 436.575.000,” kata Argo.

“Layanan publik cepat dan mudah terukur dan berbasis teknologi informasi ini fungsi lantas sudah terapkan aplikasi SIM Internasional online ada juga SIM Nasional presisi ada aplikasi teori online dan aplikasi E-PPSI,” tambah Argo.

Argo juga menyebut ada aplikasi di Bareskrim SP2HP online, aplikasi Patroli Siber, aplikasi Dumas Presisi, dan Propam Presisi. Dalam 100 hari kerja Kapolri, saat ini kepolisian juga memperhatikan pelayanan bagi masyarakat kelompok rentan dan berkebutuhan khusus di Polres dan Polsek.

Saat ini, tercatat sudah disediakan 1.955 ruang ramah anak, 890 parkir khusus disabilitas, 2.301 jalur khusus disabilitas, 1.744 toilet disabilitas, 2.162 kursi roda. Dan ada 2.312 tanda khusus disabilitas.

Berikutnya, perekrutan Bhabinkamtibmas pada tahun 2021 ini menambah 873 orang. Sehingga totalnya ada 42 ribu di seluruh Indonesia. Namun, angka itu masih tidak sebanding jika dilihat dari jumlah desa yang ada di Indonesia.

Launching aplikasi E-Rekpro untuk pendataaan peserta Binlat yang berprestasi misalnya ada Bintara Polri dalam rangka modernisasi sistem online memanfaatkan teknologi informasi.

Lalu, Polsek yang dijadikan basis resolusi sesuai Keputusan Kapolri. Setidaknya ada 1.062 Polsek yang ditunjuk untuk melakukan Harkamtibmas. Lalu di bidang dunia maya, tercatat Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri saat ini sudah memberikan peringatan Virtual Police sebanyak 476 akun yang dianggap mengandung ujaran kebencian atau SARA. Angka itu selama kurun waktu 23 Februari hingga 10 Mei.

“Kemudian untuk edukasi Siber TV informasi yang disajikan oleh kepolisian didukung oleh tokoh masyarakat, agama, public figure yang kami gunakan dalam edukasi baik platform YouTube, Facebook, Twitter, dan Spotify atau Podcast,” tutur Argo.

Selanjutnya untuk penerapan ETLE pada bulan Maret 2021 sudah ada 18 Polda yang melakukan dengan jumlah titik CCTV sebanyak 255 titik. Dalam perencanaannya, Polri bakal mengadakan 12.004 kamera ETLE yang dibagi dalam beberapa tahap. Semenjak ETLE diterapkan tercatat di sembilan Polda ada 29.272 jenis pelanggaran.

“Data yang ada adanya ETLE semakin cenderung tertib lalu lintas pada titik yang tepasang ETLE ini jadi dasar dari beberapa Polda menambah daripada ETLE tersebut sehingga tentunya nanti ada beberapa yang kami tambah sehingg perluasan kaitan kegiatan penindakan yang dilakukan Polri mengurangi bersentuhan dengan masyarakat,” ujar Argo.
100 hari kerja Kapolri juga tercatat ada 1.864 perkara yang diselesaikan dengan pendekatan Restorative Justice atau keadilan restoratif.

Terkait pendampingan program Pemerintah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tengah Pandemi Covid-19, Polri telah melakukan 127 penindakan terkait dana bansos di seluruh Indonesia, ada 25 penindakan asuransi dan investasi, 42 penindakan bahan pokok, 36 penindakan non bahan pokok, dua penindakan perindustrian dan 15 penindakan perlindungan konsumen.

Kemudian, berkaitan dengan pengaduan online, dalam hal ini, Propam Presisi yang dilaunching tanggal 13 April, sudah ada 5.060 yang telah mendownload aplikasi. Kemudian, aduan sudah masuk ada 124 dan 39 aduan terlayani dan 85 aduan memenuhi syarat.

Kemudian di Dumas Presisi yang merupakan bentuk satu integrasi antara Propam, Bareskrim dan Itwasum, saat ini sudah ada 8.646 laporan yang masuk. Dari angka itu, 7.529 sedang diawasi, dan ada 7.459 ditindaklanjuti, 70 dalam proses. Dan dari 7.529 ada 1.117 tidak berkadar pengawasan artinya laporan kurang lengkap atau tidak penuhi syarat.

Lalu, dari sisi Creative Breakthrough di tingkat Mabes Polri, Polda, Polres dan Polsek sudah ada 8.238 inovasi berbagai macam yang dilakukan.

“Intinya program 100 hari ini 100 persen kami kerjakan, sebagai tonggak maupun dasar dikembangkan berikutnya minimal apa yang sudah diperbuat oleh Kapolri, dijabarkan sampai tingkat bawah sudah kami tindaklanjuti,” kata Argo.

Menurut Argo, masukan dari masyarakat terus dibutuhkan untuk Polri. Hal itu semata-mata untuk mewujudkan Korps Bhayangkara yang jauh lebih baik lagi kedepannya. “Bagi kami masukan dari masyarakat sangat dibutuhkan. Sehingga nanti kami bisa membentuk sosok seperti apa yang diharapkan itu,” tutup Argo.

Sumber : https://nasional.okezone.com/read/2021/05/17/337/2411435/100-hari-jabat-kapolri-1-864-kasus-diselesaikan-restorative-justice-hingga-tilang-elektronik?page=2

You may also like...

Popular Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *