Pro-Kontra Zona Zero Tolerance Tuai Perhatian, Pengamat Transportasi Nilai Masyarakat Perlu Adaptasi

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Segelintir masyarakat kota Balikpapan klaim menolak penerapan Zona Zero Tolerance (ZZT) karena dianggap mengurangi potensi pemasukan.

Sehingga, forum warga yang menolak, berharap agar tetap diperbolehkan parkir meski secara paralel.

Pengamat transportasi kota yang juga Wakil Rektor Bidang Admisi Humas Kemahasiswaan Alumni, Ir Rahmat Rusli mengatakan ini adalah salah satu upaya atau keinginan masyarakat.

Agar Kawasan Tertib Lalulintas itu ditingkatkan statusnya terhadap kebijakan pelanggaran lalulintas dengan meningkatkan Undang-undang Lalulintas.

“Istilahnya melalui Zona Zero Tolerance ini artinya keinginan bersama bahwa tertib lalulintas itu harus dilaksanakan,” ujarnya.

“Memang karena yang terjadi saat ini adalah gaya hidup berkendara. Gaya hidup berkendaraan kita itu ya masih seakan-akan bahwa badan jalan itu kepentingan pribadi,” terangnya saat dikonfirmasi, Rabu (28/4/2021).

Posisi kapasitas Jalan Jenderal Sudirman, menurut Rusli, memiliki kelandaian yang cukup baik. Bahkan memiliki dua hingga tiga lajur.

“Jalan Jenderal Sudirman ini masuk tingkat pelayanan jalan (level of service) kategori B. Terjadi kepadatan pada pagi dan sore hari,” jelasnya.

Namun, seperti diketahui, penolakan terhadap kebijakan ini masih terdengar. Dari puluhan RT disepanjang Jalan Jendral Sudirman, ada 2 RT yang menentang kebijakan Zona Zero Tolerance ini. Yakni RT 5 dan RT 6 Kelurahan Klandasan Ilir.

“Memang perlu kita sadari mungkin bisa terkondisi tapi untuk kawasan Balikpapan Plaza itu memang masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang kita dapatkan, karena ada aktivitas UMKM,” tambah Rusli.

Hal Itulah yang, menurutnya, menyebabkan banyaknya kendala terhadap penerapan kebijakan ini. Protes dari aktivitas toko-toko yang berada di pinggir Jalan Jendral Sudirman.

Memang ini merupakan sesuatu yang baru, dan tekanan bagi masyarakat kita. Karena bila bicara soal kedisplinan, kita harus ikuti aturan fungsi jalan, fungsi-fungsi lainnya dalam berlalulintas.

“Tapi jika kemudian kembali ke faktor sosial ekonomi ini juga terjadi benturan. Karena terjadi batasan-batasan aktifitas terhadap penggunaaan fasilitas jalan itu. Yang umum pada bahu jalan pada median itu,” tegasnya.

Rusli pun meminta masyarakat harus bisa beradaptasi dengan kebijakan ini. Mau tidak mau masyarakat harus siap menerimana aturan berlalulintas ini, lebih lagi Balikpapan akan menjadi penyangga Ibu Kota Negara (IKN).

“Mau enggak mau harus adaptasi. Posisi menyambut IKN mau enggak mau merubah perilaku berlalulintas kita,” ucapnya.

Memang Zero Tolerance harus didukung, namun penerap kebijakan juga harus memperhatikan fasilitas umum. Pemerintah dan Kepolisian juga wajib memberikan wadah bagi masyarakat yang terdampak. Sehingga menjadi contoh yang baik bagi penerapan kebijakan di Kaltim ini.

“Bentuk dukungan dengan fasilitas umum dari pemerintah maupun kepolisian ataupun dari Dinas Perhubungan Kaltim, sehingga untuk Balikpapan ini menjadi contoh yang baik, yang betul-betul menjadikan referensi di kota-kota lain di Kaltim, khususnya di Samarinda dan Tenggarong,” tutupnya.

Sumber : https://kaltim.tribunnews.com/2021/04/28/pro-kontra-zona-zero-tolerance-tuai-perhatian-pengamat-transportasi-nilai-masyarakat-perlu-adaptasi?page=all

You may also like...

Popular Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *