Soal Tilang Elektronik, Ketua MTI Bali:ETLE Tak Hanya Jadi Law Enforcement Tapi Learning Enforcement

Pemasangan perangkat ETLE di Simpang Buagan, Denpasar, Bali, pada Sabtu 17 April 2021 malam.

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) wilayah Bali mengapresiasi program Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam meningkatkan kesadaran ketertiban masyarakat dalam berlalu-lintas melalui penerapan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE.

Ketua MTI wilayah Bali, Ir. I Made Rai Ridartha, ATD.,Dipl.UG.,MEngSc.,ATU berpendapat bahwa ETLE dibangun untuk memaksimalkan fungsi pengawasan yang lebih efektif, baik dari segi waktu maupun tenaga serta mendorong orang untuk belajar dan dirangsang supaya tidak melanggar.

Lanjut dia, keberhasilan dalam penerapan ETLE akan bisa dilihat dari angka pelanggaran berlalu-lintas setelah ETLE diberlakukan, serta peran ETLE dalam meningkatkan keselamatan berkendara.

“ETLE jangan dilihat dari jumlah denda pelanggarannya tetapi bagaimana menurunnya pelanggaran, menurunnya kecelakaan lalu lintas dan jumlah korban. Kita lihat apakah pelanggaran berkurang karena ETLE, sampai tidak ada lagi pelanggaran, bukan karena takut didenda.

Menurut saya ETLE jangan hanya menjadi law enforcement yang berpatokan pada pelanggaran dan denda tetapi bagaimana mengedukasi dan merangsang masyarakat dalam meningkatkan keselamatan berkendara,” kata Rai melalui sambungan telepon kepada Tribun Bali, Minggu 18 April 2021 malam.

Ia menilai pemasangan perangkat kamera dalam penerapan ETLE juga menjadi indikator penting dalam mendeteksi jenis – jenis pelanggaran

Alat tersebut dapat memotret secara langsung aspek-aspek keselamatan dalam berkendara yang tidak dipatuhi pengguna jalan.

“Semisal untuk melihat pelanggaran tidak memakai sabuk pengaman bisa dari kamera depan berhadapan dengan pengendara, kalau pelanggaran traffic light kameranya harusnya membelakangi dari belakang, dua hal ini jika ingin diketahui harus 2 kamera, kamera depan dan belakang, yang belakang bisa dipasang beberapa meter dari persimpangan sehingga bisa dideteksi,” ujarnya

Bagi Rai, ETLE menjadi salah satu cara untuk law enforcement yang efektif, di samping razia maupun penempatan petugas di lapangan, dengan memasang alat ETLE, petugas di lapangan bisa dikurangi dan petugas memantau di back office melalui kamera.

“Salah satu yang menjadi keunggulan ETLE bisa meminimalisir kontak langsung antara petugas dan pelanggar meminimalisir adanya lobi lobi atau diskusi antara petugas dengan pelanggar, mekanisme yang ada adalah mereka (pelanggar) akan diberikan waktu untuk klarifikasi bahwa itu adalah dirinya,” ujarnya.

Akan tetapi keunggulan ETLE bukan tanpa kendala, ETLE masih belum menjamah titik-titik ruas jalan secara menyeluruh karena anggaran yang besar danemanh baru terpasang di titik tertentu.

Kekurangan lainnya yang dipertanyakan adalah apakah ETLE dapat mengidentifikasi dengan jelas jika kendaraan yang melanggar lampu merah beriring-iringan, yang kemungkinan tidak semua terdeteksi karena terhalang kendaraan lain.

Di samping itu, kendala lain di Indonesia adalah banyak orang yang punya kendaraan tetapi tidak memiliki dengan kata lain mereka menguasai kendaraan tetapi bukan atas nama pribadi.

Mekanismenya ETLE mereka (pelanggar) akan diberikan waktu 8 hari untuk melakukan klarifikasi oleh kantor Samsat dan jika tidak menyelesaikan administrasi atau verifikasi, maka motor akan diblokir.

Rai menekankan, dalam penerapan ETLE intinya harus bisa pembelajaran bagi para pengendara untuk tidak melakukan pelanggaran dan menghormati pengguna jalan lainnya yang bisa membahayakan keselamatan orang lain di jalan raya.

Jenis-jenis pelanggaran yang mendominasi di antaranya adalah melanggar marka kemudian yang paling harus menjadi perhatian adalah pelanggaran kecepatan, karena pelanggaran kecepatan menjadi potensi dominan terjadinya kecelakaan lalu lintas, di samping tidak pakai helm dan lain lain.

“Ini bukan hanya law enforcement tetapi learning enforcement jadi menjadi pelajaran untuk tidak lagi melakukan pelanggaran, tidak ada pelanggaran dan lebih tertib,” tuturnya.

Di satu sisi ETLE mendukung karena masyarakat diberitahu ada pengawasan dan di sisi lain melemahkan karena masyarakat akan tertib hanya di jalan tersebut namun pada daerah lain belum yakin akan tertib karena tidak diawasi, sehingga memang jauh lebih efektif memasang ETLE di seluruh jalan dan tidak ada ruang untuk melanggar.

Oleh sebab itu, Rai menyarankan pada titik – titik ruas jalan yang belum terpasang ETLE bisa diterapkan sistem ATCS (Area Traffic Control System) menggunakan announcement pengeras suara memberikan pengarahan langsung melalui pantauan kamera di persimpangan jalan serta menjadi edukasi bagi masyarakat.

“Tidak bisa mengkaver seluruh pelanggaran, namun bsia dijadikan efek bagi masyarakat bahwa mereka harus tertib, bukan sepanjang mereka bisa bayar denda, tidak maslaah bagi mereka melanggar, intinya bisa tidak lagi berkendara membahayakan diri sendiri maupun orang lain, jadi tidak ada rotan akar pun jadi,” pungkasnya.

Polda Bali Mulai Pasang ETLE di Denpasar

Sebelumnya diwartakan, Polda Bali mulai memasang perangkat ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) di ruas lalu lintas wilayah Kota Denpasar, Bali.

Direktur Lalu Lintas Polda Bali, Kombes Pol Indra menerangkan, pemasangan perangkat ETLE mulai dipasang di Simpang Buagan, Jalan Teuku Umar – Jalan Imam Bonjol.

“Benar persiapan sedang berlangsung, ini baru dipasang perangkatnya tadi malam kameranya, lagi dites ini, satu titik di Simpang Buagan, kalau untuk meng-capture plat kendaraan sudah bisa, tapi masih ada proses lainnya, disinkronkan supaya terintegrasi dengan Samsat, nomor yang ter-capture bisa terdata langsung,” kata Indra kepada Tribun Bali melalui sambungan telepon, Minggu 18 April 2021.

Menurut rencana ETLE di wilayah Polda Bali bakal dilaksanakan pada akhir April atau bulan Mei 2021 mendatang oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Direktorat Lalu Lintas Polda Bali mengupayakan agar Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dapat mulai diberlakukan di Pulau Bali pada tahun 2021 ini.

Dalam sistem E-TLE, jenis pelanggaran lalu lintas yang ditindak diidentifikasi melalui Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

Kemudian surat penilangan dikirim melalui pos ke alamat pemilik kendaraan yang tertera dan wajib dilakukan konfirmasi untuk verifikasi oleh petugas.

Nantinya dalam lampiran surat konfirmasi bakal tertera identitas kendaraan bermotor, meliputi nomor polisi, jenis kendaraan, merk/type, STNK atas nama, Samsat penerbit, masa berlaku STNK, nomor rangka nomor mesin

Sehingga terdapat sejumlah item yang diidentifikasi ditambah foto pelanggaran yang dilakukan, lengkap dengan hari dan waktu kejadian.

Dengan perangkat CCTV ETLE diambil bukti pelanggaran yang valid dan akurat dan hasil tangkapan kamera tersebut keluar sebagai bukti tilang bagi yang tertangkap melanggar.

Kombes Pol Indra menjelaskan, ada 10 jenis pelanggaran lalu lintas yang ditindak utamanya pelanggaran kasat mata tidak taat tata tertib lalu lintas, diantaranya melanggar rambu, termasuk pelanggaran potensial laka, tidak menggunakan helm, menggunakan handphone saat berkendara, tidak menggunakan seat belt, menyerobot lalu lintas dengan kecepatan tinggi, tanpa menggunakan kelengkapan bermotor, masa berlaku STNK mati, hingga pajak.

“Ada 10 pelanggaran yang bisa tertangkap oleh ETLE misal nopol habis masa berlaku belum perpanjangan pajak, mengemudikan tidak tertib, kecepatan terlampau tinggi, tidak menggunakan helm, menggunakan handphone dan lain sebagainya,” jelas dia.

Polda Bali rencananya menerapkan ETLE secara bertahap dimulai dari 4 titik-titik awal di jalanan protokol Kota Denpasar.

“Kamera perangkat ETLE ini akan menangkap langsung pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan dan denda tilang dikirimkan sesuai alamat yang bersangkutan yang tertera pada nomor kendaraan, kita nanti uji coba dulu 4 titik,” ujar dia.

Nanti akan dituliskan misal melakukan pelanggaran marka jalan, pelanggar dapat dikenakan hukuman atau denda sebagaimana tertulis dalam pasal 287 (1) UU No.22 Tahun 2009.

Ditambahkannya, bahwa Polda Bali juga bakal berkoordinasi dengan dealer – dealer / showroom kendaraan agar dalam transaksi jual beli kendaraan diwajibkan langsung memproses balik nama.

Sebab jika kedapatan terduga pelanggar bukan atas nama pribadi maka beresiko akan menerima pemblokiran nomor polisi sehingga tidak bisa melakukan pajak ulang sebelum dibalik nama.

Mekanisme sesuai dengan Peraturan Kapolri no. 5 Tahun 2012 pasal 115 ayat (3) Kendaraan dapat diblokir dalam rangka penggakan hukum pelanggaran lalu lintas.

“Kita akan koordinasi dengan showroom untuk jual beli kendaraan bekas harus langsung diproses balik nama dibantu oleh pihak showroom yang mengurus sehingga orang dapat kendaraan langsung atas nama dia sendiri, sebab lampiran tilang dikirimkan sesuai dengan STNK, jika tidak maka nomor kendaraan akan dilakukan pemblokiran, karena terconnect dengan Samsat dan Catatan Sipil,” tegasnya.

Menurut dia, penerapan ETLE sangatlah efektif dan bermanfaat bagi banyak pihak, termasuk salah satunya mendeteksi jejak pelaku kejahatan.

“Ke depan fungai ETLE sangat besar, misal mendeteksi orang, pelaku tabrak lari, pelaku kejahatan, makanya kita mengharapkan dukungan pemerintah daerah karena dampak untuk daerah termasuk untuk PAD,” kata Dir Lantas.

Kombes Pol Indra mengimbau kepada seluruh masyarakat agar mematuhi aturan berlalu lintas dan mengutakakan keselamatan sesama pengguna jalan.

Kedepan, kepolisian bakal terus melakukan evaluasi terhadap program E-TLE.

Pihaknya meyakini dengan diterapkannya E-TLE perilaku pengguna jalan dalam berlalulintas akan menjadi lebih tertib karena mereka merasa diawasi melalui kamera pengintai atau CCTV (Closed Circuit Television).

“Nanti kan bisa menimbulkan efek jera kepada pelanggar, kalau mau melanggar terus,” kata dia

Sementara itu, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Bali Brigjen. Pol. Drs. I Ketut Suardana, M.Si, mengatakan sistem ETLE adalah salah satu program prioritas Kapolri.

Sistem ETLE di era 4.0 dirasa sangat penting, disamping sebagai program prioritas Kapolri juga untuk mengikuti perkembangan jaman dalam memanfaatkan teknologi.

“Apabila program ETLE dapat berjalan dengan optimal tentu diharapkan mampu untuk mengurangi adanya potensi penyimpangan di lapangan baik yang dipicu oleh pelanggaran maupun petugas di lapangan, yang mungkin kedua belah pihak berupaya untuk melakukan tindakan transaksional,” terang Waka Polda Bali.

Untuk membangun sistem ETLE ini, kata Suardana, tentunya Polri tidak bisa bergerak sendiri, perlu adanya sinergitas antara stakeholders terkait demi meningkatkan kualitas penggunaannya, mengingat sistem ini memerlukan sarpras dan anggaran yang tidak sedikit.

Brigjen Pol. Drs. I Ketut Suardana, M.Si, juga mengatakan, permasalahan penggunaan handphone dan penggunaan helm masih menjadi dua permasalahan yang perlu mendapat perhatian khusus. (*)

Sumber : https://bali.tribunnews.com/2021/04/18/soal-tilang-elektronik-ketua-mti-balietle-tak-hanya-jadi-law-enforcement-tapi-learning-enforcement?page=all

You may also like...

Popular Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *